TKA China Disebut KSPI Ancam Pekerjaan Buruh Kasar Lokal

Terkait dengan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China, disebut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengancam lapangan pekerjaan bagi para buruh kasar lokal.

Said pun menegaskan pihaknya menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tentang TKA.

“Kenapa KSPI tidak setuju buruh kasar TKA, khususnya TKA China buruh kasarnya masuk ke Indonesia? Karena mengancam lapangan pekerjaan orang Indonesia. Ini juga melanggar Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945,” ujar Said dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Merujuk pada pasal UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, menurut Said, tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, TKA yang akan bekerja di Indonesia harus mendapat izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Surat izin tersebut merupakan satu-satunya alat kontrol agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan TKA di Indonesia. Dijelaskan Said, bahwa keberadaan TKA asal China perlu diawasi.

“Memang ada yang disebut Rancangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam PP Nomor 34 2021 turunan UU Cipta Kerja, tetapi di situ sifatnya pengesahan administrasi, tetapi kalau surat izin tertulis Menaker itu berbeda, maka di sini alat kontrolnya jadi hilang,” katanya.

Fakta di lapangan terungkap bahwa dengan alat kontrol menggunakan surat izin Menaker saja sudah ditemukan sejumlah penyelewengan. Jika penggunaan surat izin Menaker tersebut dihilangkan dalam ketentuan PP 34/2021, maka dikhawatirkan mempekerjakan TKA buruh kasar akan menjadi legal di Indonesia.

“Kami bisa prediksi dan perkirakan dengan PP 34 ini, TKA buruh kasar China akan menjadi legal masuk ke Indonesia. Dengan demikian, kami menolak PP tersebut sebagaimana kami menolak pasal di UU Cipta kerja terkait TKA tersebut. Kami meminta harus ada surat izin Menaker Indonesia, itu yang kami yang minta pada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan,” tegas Said

Sumber : https://www.idxchannel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *