PGRI dan Pemilu ( Bagian Keenam ) : Memperjuangkan Honorer

Guru Honorer ( Image : Google)

PGRI dan Pemilu ( Bagian Keenam ) : Memperjuangkan Honorer
Oleh: Didi Suprijadi

Pemilu menghavsilkan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden membentuk Kabinet. Kabinet terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga tinggi negara. Salah satu anggota kabinet adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitulah urutan secara teratur agenda lima tahunan negara. Presiden baru, kabinet baru, dan menteri juga baru, kebijakan dan peraturan tentu juga ada yang baru.

Sejalan dengan itu, maka kehidupan di masyarakat juga sedikit ada perubahan akibat adanya kabinet dan pemerintahan yang baru. Pengaruh pemilihan presiden dan pemilu berimbas juga dengan kebiasaan, kebijakan, dan aturan di PGRI. Pemilihan presiden tahun 2014 memengaruhi juga aturan, kebijakan, dan kebiasaan di PGRI, terutama persoalan Guru Honorer.

Terpilihnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hasil pemilihan presiden tahun 2014 lalu, membentuk kabinet kerja dengan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti persoalan awal pemerintahan SBY dengan PGRI tentang masalah guru honorer, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga tidak jauh berbeda. Ada sedikit perbedaan pandangan tentang penyelesaian guru honorer.

Ketika Presidennya SBY, guru honorer kategori satu, kategori dua, dan guru-guru bantu sebagian besar dapat diselesaikan. Saat akan mengakhiri masa jabatannya, SBY menyisakan honorer dari segala jenis kira-kira kurang dari 200.000 orang.

Definisi Honorer
Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD.

Honorer dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, honorer kategori satu (K1) merupakan tenaga honorer yang pembiayaan honornya dibiayai langsung oleh APBD atau APBN. Honorer yang masuk Kategori satu sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 5/2010, adalah tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2005, secara terus menerus. Kategori ini saat pemerintahan SBY sebagian besar telah diselesaikan. Kedua, tenaga Honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Untuk tenaga honorer Kategori dua apabila ingin diangkat menjadi CPNS harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu. Ketiga, tenaga honorer kategori tiga, yaitu tenaga honorer yang bekerja di intansi pemerintah setelah tahun 2005. Berdasarkan data pada 2008, total guru bantu di Indonesia sebanyak 901.607 orang. Pemerintah sudah mengangkat 738.042 guru menjadi PNS. Saat ini jumlah guru bantu yang belum diangkat ada 163.565 orang.

Selain ketiga kategori honorer di atas, ada guru honorer yang disebut dengan guru bantu. Guru bantu yang dimaksud adalah guru bantuan dari pemerintah untuk sekolah negeri dan sekolah swasta dengan honor dari APBN. Guru bantu diangkat tahun 2003 dan 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu dengan maksud untuk mengatasi kekurangan guru. Guru bantu ditempatkan di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia sebagai guru honorer. Kecuali para guru bantu yang ada di Provinsi DKI Jakarta, guru bantu sebanyak 7.807 orang ditempatkan di sekolah swasta.

Guru bantu di DKI diangkat berdasarkan kebutuhan guru yang sangat mendesak sebagai tenaga pengajar di DKI pada tahun 2003 sebanyak 5.671 orang, dan tahun 2004 diangkat sebanyak 2.136 orang, sehingga total sebesar 7.807 orang yang ditugaskan untuk mengajar di sekolah-sekolah swasta di lima wilayah DKI Jakarta dengan gaji dibebankan APBN/DAU yang awalnya hanya Rp. 460.000 perbulan dan pada tahun 2007 honornya dinaikkan menjadi Rp. 710.000,
perbulan.

Menjadi persoalan karena perjanjian kerja sama guru bantu secara nasional dihentikan dan dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama guru bantu secara nasional sebagaimana dimaksud, maka honorarium guru bantu pun dihentikan. Penghentian ini setelah keluar PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2014 TENTANG PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJASAMA GURU BANTU

Dari ratusan ribu tenaga honorer lebih banyak didominasi oleh tenaga honorer guru, baik guru di bawah kemendikbud maupun guru di bawah kemenag, oleh sebab itu PGRI berkewajiban untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan honorer, utamanya tenaga honorer guru. Keputusan Konkernas lll tahun 2011 di Gorontalo memutuskan dalam program kerja berdasarkan, KEPUTUSAN KONFERENSI NASIONAL III TAHUN 2011 PGRI MASA BAKTI XX TAHUN 2008 – 2013 Nomor: IV/KONKERNAS III/XX/2011 Tentang PROGRAM KERJA PENGURUS BESAR PGRI MASA BAKTI XX TAHUN 2011. Dalam program kerja PGRI ada memuat bagian pernyataan yang akan menyelesaikan masalah honorer, hal ini didasarkan atas keinginan tiga forum besar yang menaungi guru honorer, guru bantu, dan tenaga administrasi honorer yaitu pernyataan gabungnya honorer ke dalam PGRI adalah, FTHSNI (Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia), FKGBI (Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia), dan AKTAS (Asosiasi Kepala Tenaga Administrasi) Indonesia).

Pernyataan ketiga forum besar tersebut tertulis sebagai berikut.
Pertama, pernyataan bergabung dan berjuang bersama PGRI Forum tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) dengan alamat jalan Genah gang Parkit nomor 229 Temanggung Jawa Tengah. Pada hari ini dua puluh tujuh bulan Januari dua ribu sebelas bahwa segenap FTHSNI yang berjumlah 750 000 orang dengan ini menyatakan sebagai anggota PGRI bersatu dalam perjuangan dan mengembangkan solidaritas dan mewujudkan guru profesional, sejahtera, terlindungi untuk kemajuan pendidikan nasional. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat menjadi maklum bagi semua yang berkepentingan.

Ditanda tangani oleh ketua umumnya saudara Ani Agustina dan disaksikan oleh 1. Marjuki Ali (ketua DPR RI). 2. Weni Liputo (Kadisdipora Provinsi Gorontalo). 3 M. Asmin (Ketua PGRI Provinsi Sulsel). 4 Edi Permadi (Ketua PGRI Provinsi Jabar). 5, Octo Ouwpoli (Ketua PGRI Provinsi NTT). Pernyataan ini dinyatakan di hadapan peserta konkernas lll PGRI tahun 2011 di Gorontalo dan naskah ini diserahkan kepada Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo.

Kedua, pernyataan bergabung dan berjuang bersama PGRI Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FKGBI) dengan alamat Kompleks SMA/SMK jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat.

Pada hari ini, dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu sebelas bahwa segenap Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FKGBI) yang berjumlah 261.062 orang, dengan ini menyatakan sebagai anggota PGRI bersatu dalam perjuangan dan mengembangkan solidaritas dan mewujudkan guru profesional, sejahtera, terlindungi untuk kemajuan pendidikan nasional. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat menjadi maklum bagi semua yang berkepentingan.
Ditanda tangani oleh ketua umumnya saudara Ayub Joko Pramono dan disaksikan oleh 1, Marjuki Ali (Ketua DPR RI). 2. Weni Liputo (Kadisdipora Provinsi Gorontalo). 3 M. Asmin (Ketua PGRI Provinsi Sulsel). 4 Edi Permadi (Ketua PGRI Provinsi Jabar). 5. Octo Ouwpoli (Ketua PGRI Provinsi NTT). Pernyataan ini dinyatakan di hadapan peserta konkernas lll PGRI tahun 2011 di Gorontalo dan naskah ini diserahkan kepada Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo.

Ketiga, pernyataan bergabung dan berjuang bersama PGRI, Asosiasi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia (AKTAS Indonesia) dengan alamat SMA 1 Purworejo, Klampok Jawa Tengah.

Pada hari ini, dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu sebelas bahwa Assosiasi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia (AKTAS Indonesia) yang berjumlah 400.000 orang dengan ini menyatakan sebagai anggota PGRI bersatu dalam perjuangan dan mengembangkan solidaritas dan mewujudkan guru profesional, sejahtera, terlindungi untuk kemajuan pendidikan nasional. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat menjadi maklum bagi semua yang berkepentingan.

Ditanda tangani oleh ketua umumnya saudara Ciptono Madianto dan disaksikan oleh 1. Marjuki Ali (Ketua DPR RI). 2. Weni Liputo (Kadisdipora Provinsi Gorontalo). 3 M. Asmin (Ketua PGRI Provinsi Sulsel). 4 Edi Permadi (Ketua PGRI Provinsi Jabar. 5. Octo Ouwpoli (Ketua PGRI Provinsi NTT). Pernyataan ini dinyatakan di hadapan peserta konkernas lll PGRI tahun 2011 di Gorontalo dan naskah ini diserahkan kepada Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo.

Pernyataan bergabungnya organisasi honorer tingkat nasional dinyatakan di depan peserta Konkernas lll Gorontalo tahun 2011 disaksikan lemabaga legislatif Ketua DPR RI, Marjuki Ali, disaksikan lembaga ekskutif Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Gorontalo, Weni Liputo serta disaksikan oleh Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat Edi Permadi mewakili Indonesia bagian Barat, Ketua pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Selatan M. Asmin mewakili Indonesia bagian Tengah, dan Ketua pengurus PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur Octo Owpoli mewakili Indonesia bagian Timur.

Forum guru honorer sekolah negeri Indonesia berganti nama setelah pengurus forum terkena masalah hukum, lalu dilanjutkan dengan forum honorer kategori dua Indonesia. Sedangkan forum guru bantu secara nasional dilanjutkan oleh forum guru bantu di DKI saja karena guru bantu yang belum diangkat PNS tinggal sebagian ada di DKI Jakarta. Forum Honorer Kategori dua Indonesia (FHK2I) pertama kali diperkenalkan oleh PB PGRI saat pelaksanaan rakorpimnas bulan Juli 2014 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta yang saat itu dihadiri juga cawapres Prabowo Subianto dan cawapres Joko Widodo.

Dengan bergabungnya forum honorer dan menyatakan sebagai anggota PGRI bersatu dalam perjuangan dan mengembangkan solidaritas dan mewujudkan guru profesional, sejahtera, terlindungi untuk kemajuan pendidikan nasional, maka tidak ada alasan bagi PGRI untuk tidak membawa honorer sebagai bagian dari advokasi program kegiatannya.

Gerakan memastikan honorer menjadi sejahtera bermartabat dan terlindungi inilah yang menjadikan arah komunikasi PGRI dan pemerintahan hasil pemilu 2014 mempunyai cerita lain. Akibat advokasi program honorer sepanjang kepemimpinan Sulistiyo, PGRI melakukan beberapa kali aksi besar besaran mengadvokasi honorer. Sejarah mencatat gerakan mengadvokasi honorer, menjadikan PGRI punya nilai tersendiri di mata masyarakat dan pemerintah.
(Bersambung)

Jakarta, 8 Syawal 1440 H.
Di Rumah Juang Honorer Ayah Didi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*