Tolak Omnibus Law, Buruh Juga Suarakan Perlindungan Untuk Pencari Kerja dan Kelompok Rentan

Jakarta,KSPI- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah jika sikapnya menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dinilai tidak memikirkan mereka yang masih menganggur dan sedang mencari kerja. Sehingga ada yang memiliki persepsi, serikat buruh egois karena penolakan terhadap omnibus law hanya untuk kepentingan buruh yang sudah bekerja.

Said Iqbal membantah anggapan tersebut. Dia menjelaskan, justru serikat buruh termasuk KSPI menolak onibus law agar orang yang sedang menganggur dan mencari kerja dilindungi oleh undang-undang ketika sudah masuk ke dalam pasar kerja. Dengan demikian, mereka akan terhindar dari eksploitasi. Hanya dimanfaatkan tenaganya tetapi tidak diperhatikan kesejahteraannya.

“Setiap orang yang sedang menganggur harus ada perlindungan dari negara. Itu perintah konstitusi. Dimana negara berkewajiban untuk memberikan jaminan setiap warga negara mendapatkan perkerjaan dan penghidupan yang layak,” kata Iqbal.

Jika RUU Cipta Kerja ini disahkan, kata Said Iqbal, buruh rentan mengalami eksploitasi. Belum lagi semakin mudahnya TKA bekerja di Indonesia, berpotensi menjadikan lapangan kerja yang tersedia diisi oleh orang luar.

“Selain itu, jika pencari kerja itu diterima bekerja dan tidak ada kejelasan mengenai upah minimum, maka dia akan digaji seenaknya. Contohnya, saat ini pekerja di Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah 4,59 juta. Sedangkan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 1,81 juta. Dalam omnibus law, UMK hilang dan yang berlaku adalah UMP. Maka buruh di Karawang yang upah minimumnya 4,59 juta, bisa dibayar 1,81 juta,” lanjutnya.

Dengan gaji 1,81 juta, sulit bagi buruh untuk hidup layak dan sejahtera. Misalnya untuk makan 3 kali sehari seharga 12 ribu/porsi, dalam 1 bulan menghabiskan 1.080.000 ribu. Biaya kost atau sewa rumah katakalan 500 ribu. Dan untuk transportasi 400.000 per bulan. Totalnya 1.980.000. Nombok 180.000

“Apakah mau, Anda bekerja tapi malah nombok?”

Contoh lain, dalam omnibus law berpotensi menyebabkan outsourcing dan kerja kontrak dibebaskan. Tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan.

“Apakah mau, orang tua Anda menyekolahkan sampai SMA, D3, atau S1 dengan biaya yang relatif mahal? Begitu mendapat pekerjaan, tidak pernah diangkat jadi karyawan. Tetapi bisa dikontrak (kontrak langsung dengan perusahaan) atau di outsourcing (melalui agen alih daya) seumur hidup,” kata Iqbal.

Perlu diketahui, lanjutnya, sebagian besar gaji karyawan outsourcing dan karyawan kontrak upah minimum. Dengan kata lain, buruh tidak akan lagi mendapatkan kepastian pendapatan. Gaji yang didapatkan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, selalu nombok dari waktu ke waktu.

“Sedangkan dari sisi jam kerja, dalam omnibus law, buruh berpotensi untuk dipekerjakan samapi 12 jam dalam sehari. Tanpa lembur. Apakah mau seperti itu?”

“Belum lagi kalau pengusaha menggunakan upah perdasarkan satuan waktu atau per jam. Dimana jam kerja bisa diatur, 4 jam pertama untuk karyawan baru dan 4 jam kedua menggunakan karyawan baru, maka upah yang kita terima bisa jadi hanya setengah dari upah minimum,” kata Said Iqbal.

Terlebih lagi, di dunia mana pun, tidak ada kepastian jika ominus law secara otomatis bisa membuat orang yang saat ini tidak bekerja bisa langsung bekerja. Tetapi serikat buruh justru khawatir, omnibus law hanya memindahkan sistem kerja tetap menjadi sistem kerja outsourcing dan kontrak. Seperti yang sering terjadi di beberapa kota industri seperti Tangerang, Bogor, hingga KBN Cakung Jakarta, para pekerja tetap di PHK lalu ditawari bekerja kembali dengan kerja kontrak atau outsourcing.

“Jika itu terjadi, tidak ada pekerja baru (fresh graduate) yang direkrut untuk masuk ke pasar kerja. Tetapi, ada kemungkinan, yang saat ini sudah berstatus karyawan tetap justru diubah menjadi tidak tetap.”

Said Iqbal meminta, agar para pencari kerja “tidak terlena” dengan pernyataan bahwa omnibus law akan menciptakan lapangan kerja baru. Karena yang terjadi di depan mata, justru akan terjadi transformasi (perubahan) sistem kerja dari tetap ke kontrak atau outsourcing.

“Apakah kita ingin bekerja tanpa perlindungan? Jawabannya, tidak. Kita ingin ketika bekerja, maka ada kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan jaminan sosial (social security),” katanya. Ditegaskan, justru hal ini dilakukan untuk memperjuangkan agar para pencari kerja dan generasi yang akan datang memiliki masa depan. Tidak dieksploitasi “pengusaha hitam” untuk mendapatkan tenaga kerja yang bisa diupah murah dan dipekerjakan tanpa ada jaminan kesejahteraan.

Untuk itu, buruh akan melakukan aksi besar-besar pada sidang paripurna untuk menyampaikan penolakan terhadap omnibus law pada saat sidang paripurna DPR RI yang kemungkinan akan dilakukan tanggal 23 Maret 2020. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Sementara di 22 provinsi yang lain, aksi akan dipusatkan di Kantor DPRD atau Kantor Provinsi masing-masing.