Sun. Jul 21st, 2019

KSPI

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

PGRI Dan Pemilu : Tulisan Keempat

5 min read

PGRI DAN PEMILU

Oleh, Didi Suprijadi,Ketua PB PGRI / Ketua MN KSPI

Bagian keempat

Kongres Guru Indonesia Kongres PGRI XXl dilaksanakanTanggal 1 s.d. 5 Juli 2013 Bertempat di Gedung Istana olah raga kompleks Gelora Bung karno Senayan Jakarta. Tema kongres, Peran Strategis PGRI sebagai Organisasi Profesi Guru Indonesia dalam Mewujudkan Guru yang Bermartabat Menuju Pendidikan Bermutu.

Kongres dihadiri oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono beserta dengan seluruh anggauta kabinetnya, sekaligus Presiden membuka dengan resmi Kongres Guru Indonesia.

Dalam sambutannya Presiden menyebutkan Masih adanya ekses dan penyimpangan di daerah yang memungkinkan guru menjadi korban(misalnya karena politik dan Pilkada guru sering jadi korban, karena guru dipaksa menjadi tim sukses, kalau tidak mau dipindah ini tidak boleh terjadi. Menurut Presiden agar segera laporkan ke Kemendikbud dan mendagri tembusan Presiden dan lakukan konfrensi Pers untuk menghindarkan fitnah.

Presiden juga mengatakan jangan melibatkan guru dalam politik dan Guru jangan jadi korban politik.

Kenapa Presiden dalam pidatonya menyinggung masalah politik dihadapan guru guru? Karena saat itu bangsa Indonesia akan menghadapi hajat besar yaitu Pemilu dan pemilihan presiden.

Kongres masa bakti XXl PGRI disebut juga Kongres Guru Indonesia l, dengan demikian kongres pgri sama dengan kongres guru Indonesia, kongres menghasilkan enam kesepakatan yaitu, bahwa 1) PGRI lahir dalam Kongres Guru Indonesia I, maka Kongres Guru Indonesia sama dengan Kongres PGRI. (historis). 2).PGRI adalah Organisasi Profesi Guru Indonesia (politis) 3).Hari kelahiran PGRI adalah Hari Guru Nasional (philosofis) 4).Kode Etik Guru PGRI adalah Kode Etik Guru Indonesia 5).Ikrar Guru PGRI adalah Ikrar Guru Indonesia. 6).Dewan Kehormatan Guru PGRI adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia

Dalam kongres guru Indonesia dan Kongres PGRI masa bakti XXI melahirkan 17 rekomendasi yang terbagi dalam 3 masalah utama, yakni bidang politik nasional, bidang pendidikan serta bidang pendidik dan tenaga kependidikan.

Pertama,Bidang politik misalnya PGRI merekomendasikan penggunaan hak suara guru, perlindungan guru, keprihatinan PGRI terhadap maraknya kasus korupsi hingga desakan agar pemerintah melaksanakan politik anggaran yang efektif dan efisien.

Kedua,Bidang pendidikan nasional antara lain desakan untuk mengkaji UN, keprihatinan PGRI terhadap proses penerapan kurikulum 2013 yang belum jelas, hingga desakan agar DPR RI merevisi UU sisdiknas dan UU otonomi daerah.

Ketiga, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, PGRI merekomendasikanb perlunya peningkatan mutu pendidikan, mendesak pemerintah agar penuhi kebutuhan guru, memenuhi standar minimal kebutuhan tenaga disekolah dan mendesak pemerintah segera mencabut Kepres 42 tahun 2002 pasal 8 ayat 10 yang menyebutkan perbantuan PNS untuk tugas diluar pemerintah dengan membebani APBN tidak lagi diperkenankan kecuali ijin Menpan dan Menkeu.

Dalam kongres XXl banyak kejutan yang tidak biasa terjadi dalam kongres kongres sebelumnya, disamping menggunakan nama Kongres Guru Indonesia yang berakibat Kode etik dan dewan kehormatan PGRI menjadi Kode etik dan dewan kehormatan guru Indonesia.

Tujuh belas (17) rekomendasi kongres yang salah satunya dalam bidang politik nasional yaitu penggunaan hak suara guru, serta terpilihnya ketua umum baru Sulistiyo secara aklamasi. Selama ini dalam kongres kongres PGRI belum pernah terjadi pemilihan ketua umum menggunakan aklamasi.

Setahun setelah kongres berlangsung, tahun 2014 dilaksanakan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Kepengurusan PB PGRI hasil kongres XXl masa bhakti 2013 – 2018, terpilih Sulistiyo sebagai Ketua Umum dan M Qudrat Nugraha sebagai Sekretaris Jendral. Kelak dikemudian hari masa bhaktinya berubah dari 2018 – 2019 menjadi 2013 – 2019.

Periode ini merupakan kepengurusan yang melalui dua kali masa pemilu yaitu pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019,akibat perpanjangan masa bhakti yang biasanya satu periode 5 tahun, khusus pengurus PGRI masa bhakti XXl menjadi 6 tahun yaitu 2013 – 2019.
Seperti lazimnya organisasi masa lainnya PGRI mempunyai keinginan untuk mengetahui visi misi calon Presiden, maka PGRI merasa perlu untuk mengundang kedua calon Presiden .

Dalam rakorpinas PGRI Juni 2014 menjelang pilpres dilaksanakan, diundang kedua calon presiden untuk memberikan visi misinya kepada pengurus provinsi dan kab kota pgri seluruh Indonesia.

Hadir dalam rakorpimnas PGRI masa bhakti XXl di hotel Sahid Jakarta calon presiden Prabowo Subiyanto di sesi pertama dan Joko Widodo di sesi kedua.

Pengurus Besar PGRI bersikap netral dalam menghadapi pemilihan presiden di tahun 2014,sampai berakhirnya rakorpimnas tidak ada pernyataan politik untuk mendukung salah satu calon Presiden. Begitu juga ke dua calon presiden setelah memaparkan visi misinya, tidak ada pernyataan resmi dan menjanjikan apa apa di depan para peserta rakorpimnas.

Hanya saja dalam menjajagi arah politik anggauta PGRI, Panitia Rakorpimnas mengadakan angket tertutup untuk mengetahui pilihan calon Presiden periode 2014 -2019. sampai berakhirnya rakorpimnas belum diketahui hasil angket, kemana lebih banyak anggauta pengurus PGRI memilih calon presidennya.

Kasus angket untuk menentukan pilihan calon Presiden pada pilpres tahun 2014 ini menimbulkan sedikit kekecewaan bagi peserta rakorimnas, hal ini disebabkan hasil angket tidak di umumkan secara terbuka kepada para peserta rakorpimnas.

Sesama peserta akhirnya saling mengklaim pasangan calon presiden nya lah yang paling banyak dipilih. Mulai dari sini anggauta pengurus peserta rakorpimnas terbelah menjadi dua kelompok ,satu cenderung memilih pasangan Prabowo Subiyanto – Hatta Rajasa, lainnya memilih pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Tarik ulur keinginan dari berbagai pihak termasuk anggauta PGRI dan pengurus PGRI untuk menentukan arah politik kemana PGRI berlabuh, banyak pihak yang kurang bertanggung jawab untuk mendorong dorong kemana PGRI berlabuh untuk memilih calon presiden.

Hanya saja ada berita yang sedikit menggelitik para anggauta PGRI atas berita di media online dengan judul “Jokowi Pilih Mendikbud dari PGRI Jika Jadi Presiden” berita ini muncul setelah Calon Presiden Joko Widodo di wawancarai awak media setelah memaparkan visi misinya di hadapan para peserta rakorpimnas di hotel Sahid Jakarata.

Begitu juga berita di medsos banyak menampilkan nama Sulistiyo ketua umum PB PGRI di pasang pasang sebagai calon Mendikbud bila kabinet pemerintahan baru terbentuk.

Di pihak lain pendukung Pasangan Prabowo -Hatta Rajasa juga secara jelas sesuai kontrak politik antara KSPI dengan capres menjanjikan kedudukan jabatan salah satu kementrian dan dirjen untuk PGRI. Kebetulan salah satu pendukung pasangan calon Presiden Parbawo Subiyanto adalah KSPI, dimana PGRI sebagai anggauta afiliasi dan Sulistiyo duduk sebagai ketua majelis pertimbangan organisasi KSPI.

Pemilu untuk memilih anggota legislatif dilakukan terlebih dahulu dibandingkan pemilihan umum untuk memilih Presiden. Pilpres 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan WakilPresiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019.

Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Pasangan calon presiden tahun 2014 adalah Joko Widodo – Jusuf Kalla dan Prabowo Subiyanto – Hatta Rajasa.

Pemilihan Presiden tahun 2014 dimenangkan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla dan dilantik tanggal 20 Oktober 2014 menggantikan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang telah menunaikan tugas sebagai Presiden selama dua periode.

Setelah dilantik presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla membentuk kabinet Kerja, jajaran kabinet yang dilantik ada salah satu kementrian yang disoroti oleh PGRI, yaitu kementrian pendidikan dan kebudayaan, hal ini karena kementrian inilah yang kelak akan berhubungan langsung dengan PGRI.

Siapa kah yang menduduki jabatan mendikbud dalam kabinet kerja Jokowi? Dia adalah Seorang profesor mantan rektor universitas Paramadina Jakarta, Doktor lulusan Amerika, penggagas Indonesia mengajar, juru bicara team sukses pemenangan pasangan calon presiden nomor urut 2 serta ketua team transisi Joko Widodo – Jusuf Kalla dialah Prof Dr Anies Baswedan.

Anies Baswedan kelahiran Kuningan Jawa Barat yang lama tinggal di Yogjakarta, masih muda, penuh gagasan terpilih menjadi mendikbud tidak selesai mengikuti masa jabatan kabinet kerja, Anies Baswedan terkena pergantian antar waktu setelah menjabat hanya dua tahun menjadi mendikbud dan posisinya digantikan oleh Efendy Muhajir.

Dalam masa dua tahun memimpin kementrian pendidikan dan kebudayaan, Anies Bawesdan banyak cerita dan pengalaman baik dan buruk hubungan antara PGRI dan Kemendikbud.

Hubungan yang bersejarah inilah yang menentukan arah kemana gerakan PGRI selanjutnya berkiblat, selengkapnya baca di bagian kelima. ( Bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.