Jakarta,KSPI – ILO memprakarsai pertemuan konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan para mitra sosial terkait. Dengan berbagi pengetahuan, program, pembelajaran dan tantangan terkait K3, ILO dan para mitra sosialnya dapat mengembangkan budaya pencegahan yang lebih kuat di tempat kerja.

Untuk menyelaraskan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan para mitra sosial, ILO menyelenggarakan Pertemuan Konsultasi K3 di Jakarta pada 16 Januari. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat respons ILO Jakarta terkait K3 sesuai dengan situasi Indonesia saat ini dan untuk meningkatkan dialog sosial nasional dalam mendukung budaya pencegahan tempat kerja yang lebih kuat di negara ini.

Pertemuan ini dilakukan oleh ILO melalui program K3 untuk Kaum Muda (Youth4OSH), yang bertujuan mengurangi cedera, kematian dan penyakit akibat kerja dengan menanamkan budaya pencegahan keselamatan dan kesehatan di antara pekerja muda dan pengusaha muda. Program ini didukung oleh Dewan AS untuk Bisnis Internasional (USCIB).

“Kita perlu mulai mengajarkan isu-isu terkait K3 dimulai dari sekolah, khususnya bagi siswa sekolah kejuruan, sehingga ketika mereka memasuki dunia kerja setelah lulus mereka sudah tahu tentang hak-hak ketenagakerjaan mereka.” M. Amri AK, Kepala Sekretariat Dewan K3 Nasional (DK3N)

Dalam pertemuan tersebut, selain program K3 untuk Kaum Muda, ILO juga memaparkan proyek-proyek terkait K3 lainnya. Proyek-proyek tersebut adalah: SafeYouth @ Work, Better Work Indonesia, Mempromosikan Pekerjaan Layak di Perkebunan Kelapa Sawit, Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja, Proyek Keberlangsungan Usaha yang Kompetitif dan Bertanggung Jawab (SCORE) dan Proyek Perikanan AsiaTenggara (SEA Fisheries).

“Melalui pertemuan ini, ILO dan para mitra sosialnya dapat menyelaraskan dan menyinkronkan program K3 sehingga program ILO dapat melengkapi program-program para mitra sosial. Selain itu dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masing-masing program lain, ILO dan para mitra sosialnya dapat memastikan keberlanjutan program K3 di masa depan, ” kata Abdul Hakim, Koordinator Nasional ILO untuk SafeYouth @ Work.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari kementerian terkait, organisasi pekerja dan pengusaha serta penggiat K3 muda berbagi program, pengalaman, pembelajaran dan tantangan. Sesi berbagi pengetahuan berlangsung semarak dengan partisipasi aktif dari semua staf dan peserta ILO yang hadir.

M. Amri AK, Kepala Sekretariat Dewan K3 Nasional (DK3N), menyoroti pentingnya integrasi K3 ke dalam sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan. “Kita perlu mulai mengajarkan isu-isu terkait K3 dimulai dari sekolah, khususnya bagi siswa sekolah kejuruan, sehingga ketika mereka memasuki dunia kerja setelah lulus mereka sudah tahu tentang hak-hak ketenagakerjaan mereka.”

Brawijaya, Kepala Sub-Direktorat Konstruksi Berkelanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menekankan kebutuhan untuk meningkatkan Sub-Direktorat budaya pencegahan K3 pada perusahaan konstruksi kecil; sementara Mahrus, Kepala Sub-Direktorat di Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingatkan para peserta tentang risiko tinggi K3 yang dihadapi oleh para pelaut perikanan Indonesia. Keduanya menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan advokasi K3 bagi perusahaan kecil di sektor konstruksi dan perikanan.

Dari perspektif perlindungan kesehatan, Kartini, Direktur Kesehatan dan Olahraga, Kementerian Kesehatan berbicara tentang pentingnya masalah kesehatan di tempat kerja. “Kita juga harus fokus pada masalah terkait kesehatan, tidak hanya masalah terkait keselamatan. Setiap tempat kerja memiliki bahaya kesehatan dan kita perlu mengidentifikasinya karena tindakan pencegahan lebih penting.”

Wawan Erfianto, Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mengingatkan para peserta tentang kondisi K3 bagi pekerja yang berada dalam pekerjaan yang tidak standar. “Kita harus mulai menangani masalah K3 untuk pekerjaan yang terkena dampak perubahan industri 4.0. Seperti kita ketahui, pekerjaan terkait teknologi seperti pengemudi daring sedang marak; namun tidak ada peraturan yang melindungi kesejahteraan pekerja yang berada dalam pekerjaan non-standar.

”Dari perspektif pekerja muda, Fadil Kaafi dan Tyas Amalia, penggiat K3 muda Indonesia, menggarisbawahi pentingnya kemauan politik dari berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. “Kita perlu memastikan koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan terkait,” kata Fadil.

Pertemuan ini menandai pertemuan konsultatif K3 pertama. “Kantor ILO di Indonesia berencana untuk mengadakan pertemuan konsultatif seperti ini secara teratur. Penting bagi ILO dan pemangku kepentingan terkait untuk duduk bersama dan saling berbagi pengetahuan, program serta pengalaman K3 secara berkala,” pungkas Lusiani Julia, staf program ILO.

Sumber : https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_665940/lang–en/index.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *