AfiliasiFarkes Reformasi

Ketua DPD DKI Jakarta Farkes Reformasi Amirudin, Meninjau dan Mengawal Aksi Mogok Kerja Anggota PUK Yang Ada Di Kawasan Industri Pulogadung

Jakarta,KSPI- Sesuai dengan intruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes Reformasi) bahwa seluruh Pimpinan Unit Kerja (PUK) melakukan aksi Unjuk Rasa dengan melakukan mogok kerja di perusahaan masing-masing. Mogok kerja ini juga termasuk bagian dari intruksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPI) yang dimana ini dilakukan atas dasar Penolakan terhadap RUU Omnibuslaw Cipta Kerja yang sudah di sahkan dalam rapat paripurna yang di kejar tayang pada tanggal 5 Oktober 2020 saat menjelang malam hari.

Konsolidasi yang sudah dilakukan secar daring oleh DPP dengan DPD, DPC, dan PUK Farkes Reformasi sebelumnya terkait aksi Mogok Nasional, membuat semangat para anggota PUK untuk melakukan aksi mogok kerja tersebut. Hal ini terbukti dengan aksi mogok kerja hari pertama ini, seperti yang dilakukan di kawasan Industri Pulogadung, papar Amirudin. Amirudin menyebutkan bahwa RUU Omnibuslaw Cipta Kerja ini sangat membahayakan buat buruh/pekerja di indonesia.

Amirudin Ketua DPD DKI Jakarta Farkes Reformasi Sedang ada di Kawasan Industri PulogaduJakarta
Amirudin Ketua DPD DKI Jakarta Farkes Reformasi Sedang ada di Kawasan Industri PulogaduJakarta

Beberapa isi dari RUU tersebut diantaranya seperti tenaga kontrak (PKWT) yang bisa dikontrak seumur hidup, dan tenaga outsourcing yang bisa mengenai semua sektor pekerjaan dimana sebelumnya dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan outsourcing atau alih daya hanya untuk 5 sektor saja.

Selain itu juga dengan dihapusnya Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), dan Upah Minimum Sekttoral (UMSP/UMSK), kemudian ada frasa baru dalam RUU Omnibuslaw “skema periode kerja” dimana ini akan membuat para pekerja dibayar upah perjam, jelas Amir.

Dan hal – hal yang mengkebiri hak -hak buruh/pekerja yaitu nilai pesangon yang dikurangi bagi yang sudah karyawan tetap, dan pesangon tidak akan didapatkan oleh pekerja kontrak atau outsourcing. Walaupun RUU Omnibuslaw sudah di sahkan dalam paripurna, namun perjuangan belum berakhir sampai RUU Omnibuslaw Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh di cabut, tegas Amirudin.

Comment here