Kenapa Buruh Menolak Omnibuslaw ? Ini Beberapa Alasanya

Berbagai element bangsa Indonesia beramai-ramai melakukan penolakan terhadap RUU Omnibuslaw Law yang dinilai hanya mementingkan investor nakal dan merugikan mayoritas Rakyat Indonesia

Salah satu elements masyarakat yang  menolak adalah kaum Buruh, beberapa alasan Buruh melakukan penolakan terhadap Omnibuslaw  adalah :

–  KENAIKANUPAH MINIMUM SEMAKIN KECIL

Dalam RUU Cipta Kerja, kenaikan upah minimun hanya didasarkan pada pertumbuhan produk domestik bruto wilayah provinsi. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya penambahan Pasal 88 D yang berbunyi:

(1) Upah minimum sebagaimana dmaksud dalam Pasal 88C ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut: UMt+1 = Umt + (Umt x %Pet)

(2) Untuk pertama kali setelah berlakunya Undang-Undang ini, UMt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum yang ditetapkan berda-sarkan ketentuan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pengupahan.

(3) Data yang digunkan untuk menghitung upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

(4) Ketetuan lebih lanjut mengenai upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:
UMt+1 yaitu upah minimum yang akan ditetapkan.
UMt yaitu upah minimum tahun berjalan.
%PEt yaitu besaran pertumbuhan Produk Domestik Bruto wilayah provinsi.

Dengan demikian, formula kenaikan upah minimum lebih buruk dari UU No 13/2003 yang mengatur kenaikan upah minimum didiksusikan di Dewan Pengupahan dengan mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak.

-HILANGNYA BERBAGAI MACAM HAK CUTI

Hilangnya berbagai macam hak cuti, karena RUU Cipta Kerja merevisi Pasal 93 UU No 13 Tahun 2003 yang semula berbunyi:

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, menghitan-kan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut :

a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;

b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan

d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusanhubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut :

a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal di atas akan diubah, sehingga menjadi:

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/ buruh tidak melakukan pekerjaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

a. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan;

b. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha;

c. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; atau

d. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

– HAK BURUH TIDAK DIUTAMAKAN KETIKA PERUSAHAAN PAILIT

Dalam Pasal 95 Ayat (4) UU No 13 Tahun 2003, dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Tetapi dalam RUU Cipta Kerja, disebutkan, untuk hak buruh dibayarakan setelah pembayaran kepada para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

Hal ini mengabaikan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 yang intinya, pem-bayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur se-paratis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan

UU KETENAGAKERJAAN Pasal 95 Ayat (4) berbunyi: Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.


DALAM RUU CIPTA KERJA diubah menjadi:

(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

(2) Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

(3) Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya setelah pembayaran kepada para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

– POTENSI HILANGNYA UANG PENGGANTIAN HAK DI DALAM PESANGON BURUH

RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 156 UU No 13 Tahun 2003. Dimana dalam Ayat (1) menyebutkan, dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

Dalam UU No 13 Tahun 2003, selain wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, pengusaha wajib membayar uang penggantian hak yang terdiri dari:

(1) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; (2) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/ buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; (c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; dan (4) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Tetapi dalam omnibus law ada perubahan Pasal 156 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Semula berbunyi: Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangondan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Menjadi: Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

Dengan mencermati perubahan Pasal 156 Ayat (1) di atas, kita bisa melihat perbedaannya. Dimana uang peng-gantian hak bukan lagi kewajiban yang harus dibayar peng-usaha jika di PHK.

Dalam Ayat (4) diatur, pengusaha dapat memberikan uang penggantian hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Tetapi karena bukan menjadi kewajiban, akan banyak perusahaan yang tidak memberikan. Apalagi dalam RUU Cipta Kerja tidak dijelaskan, apa saja yang dimaksud dengan uang penggantian hak.

– GOLONGAN, JABATAN, MASA KERJA, PENDIDIKAN, DAN KOMPETENSI TIDAK LAGI DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN STRUKTUR DAN SKALA UPAH

RUU Cipta Kerja menghilangkan ketentuan yang mengatakan, bahwa pengusaha dalam menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Hal ini bisa kita lihat dari adanya revisi Pasal 92 yang tadinya berbunyi:

Pasal 92 UU 13/2003

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.


Diubah menjadi:

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah di perusahaan.

(2) Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu.

Lalu apa gunanya golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi; jika hal ini tdak lagi menjadi pertimbangan dalam menyusun strukut dan skala upah? Apakah buruh hanya akan dibayar sesuai dengan upah minimum yang sangat murah?

Tidak hanya itu, ironisnya, struktur dan skala upah digunakan untuk penetapkan upah berdasarkan satuan waktu (upah per jam). Padahal dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1), dikatakan penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *