FSPMIOmnibus Law

Kahar S Cahyono : Omnibus Law Yang Disiapkan Sebelum Pandemi Bukanlah Solusi

DUNIA SUDAH TIDAK LAGI SAMA

Corona atau Covid 19 membuat tatatan perekonomian secara global berubah. Perubahan ini harus disikapi oleh semua elemen. Tidak terkecuali kaum buruh.

Dalam kaitan dengan itu, saya dikirimi seseorang tulisan menarik untuk melihat permasalahan ini secara global. Dalam catatan ini, saya akan menuliskannya ulang dengan beberapa penyesuaian.

Pertama, tentang bagaimana ekonomi global baru pasca pandemi corona. Kedua, bagaimana membangun hubungan buruh dan pengusaha pasca ekonomi global baru

Tak dipungkiri lagi, pandemi mengakibatkan banyak buruh yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK. Tidak hanya itu, beberapa jenis pekerjaan pun berubah atau hilang.

Oleh karena itu, hal paling utama yang harus segera dilakukan adalah segera menghentikan penyebaran corona dan menyiapkan langkah nyata untuk menghadapi darurat PHK.

Dalam situasi seperti ini, pengusaha harusnya mengambil tanggung jawab dengan tidak melalukan PHK terhadap buruhnya. Bahkan, untuk memutus mata rantai penyebaran corona, ada baiknya pengusaha meliburkan pekerja dengan tetap membayar upah penuh.

Tetapi sayangnya, pengusaha hitam dan rakus yang melihat pandemi sebagai kesempatan untuk melakukan PHK. Bahkan mereka merumahkan pekerja tanpa membayarkan upah.

Selain mengenai PHK, Covid 19 juga berdampak terhadap ekonomi dan tenaga kerja. Dampaknya tidak hanya pada pasokan (produksi barang dan jasa) tetapi juga permintaan (konsumsi dan investasi).

Dalam hal ini, ada tiga permasalahan yang serius: (1) Jumlah pekerjaan (baik pengangguran dan setengah pengangguran); (2) Kualitas pekerjaan (mis. Upah dan akses ke perlindungan sosial); dan (3) Efek pada kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap hasil pasar kerja yang merugikan.

Terkait dengan darurat PHK, ILO memperkirakan jumlah pengangguran meningkat signifikan.

Diperkirakan, peningkatan pengangguran global antara 5,3 juta (skenario “rendah”) dan 24,7 juta (skenario “tinggi”) dari tingkat dasar 188 juta pada tahun 2019. Skenario “pertengahan” menunjukkan peningkatan 13 juta (7,4 juta di negara-negara berpenghasilan tinggi).

Sebagai perbandingan, krisis keuangan global 2008-9 meningkatkan pengangguran sebesar 22 juta.

Lapangan pekerjaan pun menurun. Dampak dari pembatasan aktivitas dan penurunan kegiatan ekonomi.

Menurunnya ekonomi berimbas pada darurat PHK. buruh jatuh miskin.

Mereka yang paling terdampak adalah perempuan, yang lebih banyak bekerja di sektor yang lebih terkena dampak atau dalam pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi (misal perawat).

Perempuan juga kurang memiliki akses ke perlindungan sosial dan akan menanggung beban yang tidak proporsional dalam ekonomi dalam hal penutupan sekolah.

Selain itu, yang beresiko adalah wiraswasta dan pekerja lepas. Jika terkena virus mereka tidak memiliki cuti sakit dengan tetap membayar upah.

Oleh karena itu, harus ada solusi yang diambil, dalam waktu dekat maupaun panjang.

Terdekat, harus dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menghadapi darutat PHK. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar tidak semakin banyak buruh yang kehilangan pekerjaan.

Dalam panjang panjang, kita memerlukan kontrak sosial baru antara pekerja, pemerintah dan perusahaan. Sehingga kita dapat menyepakati langkah-langkah penting, di mana kesehatan dan perawatan dijamin untuk semua, seluruh masyarakat memiliki jaminan sosial, dan pemberian stimulus ekonomi sampai ke para pekerja dan keluarga mereka.

Serikat pekerja harus terlibat dan dilibatkan secara aktif. Ini sekaligus untuk memastikan adanya partisipasi dari elemen masyarakat, di mana rakyat menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam menyusun kebijakan.

Tentu saja, omnibus law yang disiapkan sebelum pandemi bukanlah solusi.

Serang, 15 September 2020
Sebuah Catatan: Kahar S. Cahyono

Comment here