Galang Kekuatan Untuk Gagalkan Omnibus Law, Majelis Pekerja Buruh Hidup Lagi

Jakarta,KSPI – Sejumlah Elemen Serikat Pekerja yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) serta beberapa Federasi dan Aliansi Serikat Pekerja mendeklarasikan lahirnya kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) untuk menjadi wadah yang mampu membuat serikat-serikat pekerja membatalkan pasal-pasal ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Kelahiran MPBI ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah,jika pemerintah tak membuka ruang dialog dalam membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, majelis akan menggelar aksi mogok nasional yang berpotensi melumpuhkan perekonomian nasional.

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) ini sebenarnya didirikan pada 1 Mei 2012 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat itu, proses deklarasi pendirian dihadiri kurang lebih 100 ribu buruh.

Banyak tinta emas Yang dicapai oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) diantaranya bersama elemen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Melahirkan UU SJSN sebagai Cikal bakal lahirnya BPJS, Aksi gerebek pabrik untuk melawan praktek outsorsing yang berujung pengangkatan ribuan Pekerja outsorsing menjadi karyawan tetap hingga aksi Mogok Nasional pada Tahun 2012.

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI)

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menuturkan aktifnya kembali MPBI dengan penuh ketulusan, kesadaran dan semangat kebersamaan buruh.

“Kenapa MPBI aktif kembali? Karena, yang kami hadapi juga punya kekuatan besar. Kami menanggalkan ego masing-masing. Bersatu untuk terus memperjuangkan hak-buruh,” katanya dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (28/2).

Dia menilai, perjuangan MPBI selalu melalui strategi konsep, lobi dan aksi. Hal ini menunjukan kedewasaan gerakan buruh dalam bertindak.

Sementara Presiden KSPI Said Iqbal mengharapkan kehadiran MPBI menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah perlu membuka ruang dialog bagi serikat pekerja dan buruh serta mencapai titik temu bersama.

”Jika tidak ada ruang dialog, aksi mogok nasional akan kami laksanakan hingga mampu melumpuhkan perekonomian. Bentuknya dapat menyerupai unjuk rasa seperti di Hong Kong,” katanya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan, KSBSI adalah relawan Presiden Jokowi tetapi bukan berarti kebijakan yang tidak pro buruh dapat dikompromikan.

“Terlalu lembut ternyata menjadi tidak dipandang, tapi bukan berarti radikal. Kami akan bersuara sampai suara kami didengar. Kami janjikan di lapangan kami semua buruh satu suara,” tandas Elly.