Dilema Organisasi Guru diantara Organisasi Profesi dan Organisasi Ketenagakerjaan

Judul ini diambil dari seminar jarak jauh pendidikan seri pertama dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020 dan Hari Ulang Tahun ke 75 Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) yang di selenggarakan oleh Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap ( GTT/PTT) Kabupaten Jepara Jawa Tengah, Minggu 22 Nopember 2020.

Seminar melalui Web bertujuan untuk mencari pengetahuan tentang organisasi profesi dan oraganisasi serikat pekerja pada organisasi guru PGRI, seminar ditujukan dengan sasaran guru dan tenaga pendidikan yang masih berstatus honorer atau tidak tetap di Kabupaten Jepara. Kegiatan ini menghadirkan dua orang Nara Sumber yaitu Dr Rahmatullah Al Garami dosen pengajar ke PGRI an di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan ayah Didi Suprijadi Direktur Pusat Pengaduan Guru dan Rakyat Indonesia ( PPG RI ) dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Latar belakang seminar dengan judul Dilema diantara organisasi profesi dan organisasi ketenaga kerjaan adalah kurangnya pemahaman tentang organisasi profesi dan serikat pekerja bagi Guru Tidak Tetap ( GTT) dan Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) serta adanya penolakan menjadi anggota PGRI oleh pengurus Kabupaten PGRI Jepara terhadap GTT dan PTT di Kabupaten Jepara.

Akhmad Khairon Nasir sebagai ketua pengurus Forum sekaligus Moderator seminar malam itu menyebutkan bahwa, pengurus Kabupaten PGRI Jepara selama ini menolak permintaan pendidik dan tenaga kependidikan yang masih honorer untuk menjadi anggota PGRI.

Menurutnya banyak guru honorer yang sudah mendaftar menjadi anggota PGRI melalui On Line dengan sistem Sik Asik dan mendapat kartu tanda anggota, akan tetapi keanggotaannya dibatalkan oleh pengurus Kabupaten PGRI secara sepihak tanpa memberikan alasan yang jelas.

Sejak sebelum Indonesia ada, Guru sudah membentuk organisasi Guru dengan nama Persatuan Guru Indonesia, yang sebelumnya organisasi ini bernama Persatuan Guru Hindia Belanda. Tujuan dibentuknya organisasi guru saat itu bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara republik Indonesia disamping untuk meningkatatkan pengajaran dan kesejahteraan guru. Demikian Rahmatullah mengawali paparannya.

Setelah 100 hari Indonesia merdeka lahirlah organisasi guru PGRI kelanjutan dari organisasi Persatuan Guru Indonesia yang sudah dibentuk sebelum Indonesia merdeka. Sejak kelahirannya PGRI mempunyai 3 ( tiga ) tujuan utama yaitu Pertama, Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.

Kedua,Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.Ketiga,Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Ketiga tujuan utama inilah yang kemudian menjadi jati diri PGRI sampai sekarang yaitu, PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenaga kerjaan (BAB III, Pasal 3 Anggaran Dasar PGRI ).

Sejarah mencatat bahwa PGRI sejak kelahirannya mengusahakan membela hak dan kewajiban buruh pada umumnya dan guru pada khususnya ini adalah prinsip prinsip sebagai organisasi serikat pekerja, apalagi di formalkan melalui anggaran dasar Bab lll pasal 3 tentang Jati diri PGRI yaitu sebagai organisasi ketenaga kerjaan. Dengan kata lain bahwa PGRI disamping sebagai organisasi profesi sekaligus juga sebagai organisasi serikat pekerja, tegas Rahmatullah.

PGRI didirikan oleh tiga unsur utama yaitu Pertama, Guru guru yang pro terhadap kemerdekaan, Kedua, Pensiunan guru guru pendukung proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Ketiga, Pegawai pegawai Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Tiga unsur utama inilah kelak menjadi anggota PGRI seperti tertulis dalam Anggaran Dasar PGRI. BAB Xl Pasal 14 yakni,Yang dapat diterima menjadi anggota PGRI adalah warga negara Republik Indonesia, yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Rumah tangga BAB II tentang Keanggotaan,Pasal 2 yaitu Jenis Keanggotaan.

Keanggotaan terdiri atas: anggota biasa,anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Sedangkan pada Pasal 3 dinyatakan bahwa,Yang dapat menjadi anggota biasa adalah: para guru/dosen dan tenaga kependidikan,para ahli yang menjalankan pekerjaan pendidikan,mereka yang menjabat pekerjaan di bidang pendidikan, atau pensiunan yang tidak menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan PGRI.

Dengan demikian PGRI sejak berdiri hingga sekarang yang menjadi anggota adalah Guru, Tenaga Pendidikan , Pegawai Lembaga Pendidikan maupun pensiunan. Jadi tidak ada alasan kuat apabila pengurus Kabupaten PGRI Jepara menolak permohonan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk menjadi anggota PGRI.

Pembicara berikutnya yaitu ayah Didi sebagai orang yang malang melintang membina Forum forum honorer menyebutkan, kemungkinan alasan alasan di tolaknya Guru dan Pegawai honorer menjadi anggota PGRI di Kabupaten Jepara.

Kemungkinan Pertama, adanya oknum oknum honorer di masa lampau yang sering malakukan tindakan tidak terpuji dengan menjadi calo CPNS , Kedua, Pengalaman adanya aksi unjuk rasa GTT/PTT dari 15 Kecamatan ke Pendopo Kantor Bupati Jepara selama 2 hari di Bulan Juli tahun 2018 tanpa koordinasi dengan pengurus Kabupaten PGRI Jepara.

Ketiga, kendala teknis pembayaran iuran bila honorer menjadi anggota PGRI, sering pengurus kesulitan untuk mengkoordinir penarikan iuran kepada Guru dan Tenaga Pendidik yang masih status honorer.

Kemungkinan keempat adaah, pengurus Kabupaten PGRI Jepara belum memahami AD/ART, Visi Misi dan Program Kerja PGRI. Alasan alasan inilah kemungkinan para Guru dan Tenaga Pendidikan honorer di Jepara ditolak menjadi anggota PGRI.

Setelah berlangsung kurang lebih tiga jam Webinar ditutup dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut, Bahwa PGRI adalah organisasi profesi dan organisasi serikat pekerja sejalan dengan sejarah pembentukannya dan Jati diri PGRI.

Keanggotaan PGRI sejak di lahirkan hingga sekarang tetap tidak berubah, yang menjadi anggota adalah tiga unsur utama yaitu Guru, Tenaga Pendidik dan Pensiunan Guru dan Tenaga Pendidik. Keanggotaan PGRI tertulis dalam ART Bab ll pasal 2 dan pasal 3. Dengan demikian tidak ada alasan GTT/PTT ditolak menjadi anggota PGRI.

Disarankan dalam seminar tersebut agar honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Tidak Tetap ( FK GTT/PTT ) untuk melakukan pendekatan persuasif, akomodatif dan kultural kepada pengurus Kabupaten PGRI Jepara.

Selanjutnya untuk menjadi anggota PGRI sesuai aturan, GTT/PTT agar mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus Kabupaten. Apabila permohonan keanggotaannya ditolak,maka bisa mengajukan menjadi anggota melalui pengurus Provinsi.

Jakarta,25 Nov. 2020

Didi Suprijadi

#rumah honorer ayah didi

Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020 dan HUT ke 75 PGRI.

Hidup Guru
Hidup PGRI
Solidaritas Yes

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*