Jakarta ,KSPI- Sejak ditegur oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik per 31-01-2019 yang lalu, yang bunyinya memperingatkan agar PT Smelting Gresik mematuhi putusan secara suka rela.

Hingga kini PT Smelting belum juga ada itikad baik untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut.

Oleh karena itu pihak pekerja Smelting yang mengajukan gugatan menggunakan langkah berikutnya yaitu mengajukan permohonan sita aset PT. Smelting per 11 Februari 2019.

Berikut Kronologi Surat Permohonan Eksekusinya versi pekerja :

Bahwa sebagaimana diketahui pada tanggal 21 Desember 2018 kami telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadian Negeri Gresik Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk. tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. ( Lampiran 1 )

Bahwa berdasarkan permohonan Eksekusi aquo kami (Pemohon Eksekusi) juga telah memenuhi kewajiban kami membayar biaya-biaya dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan Eksekusi sebagaimana tersebut dalam bukti pembayaran tanggal 23 Januari 2019. ( Lampiran 2 )

Bahwa perlu diketahui Perkara Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk. tanggal 11 Desember 2017 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Perkara Nomor : 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah diajukan oleh Termohon Eksekusi (PT. SMELTING), yang didalam salah satu butir petitum gugatannya meminta agar diputuskan bahwa : Pemohon Eksekusi berhak atas uang pisah dan cuti tahunan yang yang belum diambil dan belum gugur sejumlah : 20.200.824.867,- (dua puluh milyar dua ratus juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), ….dimana akhirnya Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Gresik memutuskan sejumlah Rp. 21. 322.631.294,- (dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Atau + satu milyar lebih tinggi dari permintaan Penggugat (PT. SMELTING).

Bahwa perlu pula kami informasikan petitum gugatan Penggugat (PT. SMELTING) dalam Perkara Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk. tanggal 11 Desember 2017 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Perkara Nomor : 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemberian hak-hak Tergugat atas uang pisah dan cuti tahunan yang yang belum diambil dan belum gugur sejumlah Rp. 20.200.824.867,- (dua puluh milyar dua ratus juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah),- tidak pernah mencantumkan hal-hal lain yang dapat mengurangi hak-hak Tergugat (saat ini Pemohon Eksekusi).

Bahwa dari Petitum Gugatan Penggugat sangat jelas bahwa Penggugatlah (PT. SMELTING) yang minta dibebani untuk membayar hak-hak Pemohon Eksekusi (dahulu Tergugat), dan hal tersebut telah dipenuhi oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga jelas bahwa Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk. tanggal 11 Desember 2017 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Perkara Nomor : 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah dilaksanakan secara bulat tanpa beban-beban apapun.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah melaksanakan Sidang aanmaning dan pada saat itu juga Termohon Eksekusi (PT. SMELTING) menyatakan sanggup melaksanakan isi Putusan, Pada saat itu Termohon ekskusi menyampaikan bahwa Termohon eksekusi telah mengirimkan surat kepada PN Gresik mengenai hal yang lain ( anggapan bahwa Pemohon Eksekusi mempunyai tanggungan kepada Termohon eksekusi diluar gugatan Termohon Eksekusi) dan Ketua PN dalam sidang tersebut langsung menjawab sudah mengerti dan mempelajari surat dari Termohon Eksekusi ersebut dan menyampaikan bahwa hal tersebut tidak bisa di bahas di dalam sidang putusan tersebut dan dipersilahkan untuk diselesaikan di luar sidang anmaning tersebut.
Bahwa atas permintaam Termohon Eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Gresik menghimbau :

Bahwa Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pegadilan Negeri Gresik meminta agar antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dapat menyelesaikan permasalahan Eksekusi ini secara damai diluar sidang.
Bahwa Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik juga menghimbau agar permasalahan sebagaimana tersebut pada poin 6 tersebut sebaiknya diselesaikan tapi tidak dalam sidang anmaning tersebut.

Bahwa himbauan/saran dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut disampaikan secara langsung kepada kami disertai jaminan bahwa apabila upaya-upaya damai dan menyelesaikan persoalan-persoalan diluar lingkup Eksekusi tersebut tidak tercapai maka Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik akan MENGAMBIL SIKAP TEGAS terhadap Permohonan Eksekusi tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu eksekusi secara paksa / eksekusi sita jaminan ( yang akan dilakukan apabila dalam waktu 8 hari Termohon Eksekusi tidak melaksanakan putusan Amar tersebut ).

Bahwa syarat yang diajukan oleh Termohon Eksekusi (PT. SMELTING) sebagaimana tersebut pada poin 6 diatas, disamping tidak benar dan tidak berdasar juga tidak dapat dikaitkan dengan persoalan Eksekusi, karena apa yang diminta oleh Termohon Eksekusi (PT. SMELTING) tidak ada dalam Petitum Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk. tanggal 11 Desember 2017 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Perkara Nomor : 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun demikian Pemohon Eksekusi tetap taat untuk melaksanakan himbauan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik untuk menyelesaikan keberatan Termohon Eksekusi (PT. SMELTING) tersebut, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan baik formal maupun informal dengan Termohon Eksekusi (PT. SMELTING), namun hasilnya PT. SMELTING tetap meminta agar Pemohon Eksekusi memenuhi syarat sebagaimana diminta PT. SMELTING pada poin no. 6 diatas walaupun syarat tersebut nyata-nyata hanya alasan menunda eksekusi dan tidak berdasar.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Pemohon Eksekusi mengadakan pertemuan dengan Termohon Eksekusi dalam rangka menyelesaikan Permohonan Eksekusi yang diajukan Pemohon Eksekusi secara damai, mamun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil apapun, karena Termohon Eksekusi tetap meminta bahwa permasalahan sebagaimana tersebut pada poin 6 diatas diselesaikan terlebih dahulu

Bahwa terhadap hasil pertemuan tanggal 20 Maret 2019 tersebut sudah kami laporkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dan kami juga sekaligus memohon untuk melanjutkan proses Aanmaning yang sudah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Gresik untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu SITA DAN EKSEKUSI, namun lagi-lagi kami tidak mendapatkan sikap tegas dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tentang kapan proses Eksekusi tersebut akan dilanjutkan.

Bahwa kurang lebih sekitar tanggal 20 Mei 2019 kami kembali menghadap ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik untuk kembali meminta ketegasan kapan proses sita/eksekusi tersebut dilanjutkan dan pada saat itu kami mendapatkan kepastian bahwa satu bulan setelah kedatangan kami tersebut proses akan dilanjutkan kembali (berarti sekitar tanggal 20 Juni 2019) seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Gresik akan melanjutkan agenda-agenda Eksekusi tersebut.

Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juni 2019 kami kembali menagih komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik apakah Sita/Eksekusi tersebut sudah dilaksanakan, namun kami kembali mendapatkan jawaban yang sangat mengecewakan, tidak professional dan tidak berdasar alasan hukum yang benar, yaitu bahwa Permohonan Eksekusi kami belum dapat dilaksanakan karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik mendapat tembusan Surat Pengaduan dari Termohon Eksekusi PT. SMELTING yang dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan Permohonan eksekusi yang kami ajukan.

Kami benar-benar merasa aneh dan tidak mengerti surat apa yang telah dikirimkan oleh Termohon Eksekusi (PT. Smelting) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ditembuskan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gresik, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik takut untuk melanjutkan proses Eksekusi tersebut.

Bahwa terkait dengan poin 6 (enam) pengaduan kami sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

Termohon Eksekusi (PT. SMELTING) menyatakan sanggup melaksanakan isi Putusan, namun dengan syarat Pemohon Eksekusi harus membayar terlebih dahulu tanggungan kepada Termohon Eksekusi (PT. SMELTING) yang jumlahnya bervariasi dan berbeda-beda diantara para Pemohon Eksekusi.

Perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan permintaan Termohon Eksekusi tersebut, Termohon Eksekusi (PT. SMELTING) telah mengajukan gugatan tersendiri terhadap 2 (dua) dari 308 Pemohon Eksekusi, yaitu :

ZAENAL ARIFIN, Tempat & tanggal lahir : Kediri, 28 MEI 1972/46 Tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Batan RT/RW : 03/02 Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri Jawa Timur. ( Yang merupakan Pemohon Eksekusi Nomor Urut : 1 (satu) digugat oleh PT SMELTING dalam perkara NO. 25/Pdt.G/2019/PN.Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten KEDIRI (gugatan terlampir).

RUSTON EFFENDI, Tempat & tanggal lahir : Lamongan 29 Juni 1975/43 Tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. KH. Achmad Dahlan NO. 23 Lamongan Jawa Timur ( yang merupakan Pemohon Eksekusi Nomor Urut : 13 (tiga belas) digugat oleh PT. SMELTING dalam perkara NO. 04/Pdt.G/2019/PN.Lmg di Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan (gugatan terlampir).

Bahwa dengan adanya 2 (dua) gugatan terhadap 2 (dua) klien kami tersebut, seharusnya permasalahannya menjadi semakin bertambah jelas, bahwa PT. SMELTING telah mengambil langkah hukum terhadap klien kami yang dianggap masih mempunyai hutang, apalagi gugatan tersebut juga disertai sita jaminan, sehingga seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak perlu mengaitkan persolalan tersebut dengan proses Eksekusi yang kami ajukan, karena disamping gugatan tersebut belum tentu benar juga tidak berkaitan dengan : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadian Negeri Gresik Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk. tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam pengajuan Eksekusi.

Bahwa dalam perkara Nomor : 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadian Negeri Gresik Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk. tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap PT. SMELTING telah mengajukan Gugatan terhadap klien kami yang berjumlah 308 orang, sementara dalam perkara NO. 25/Pdt.G/2019/PN.Gpr dan perkara NO. 04/Pdt.G/2019/PN.Lmg, PT. SMELTING hanya menggugat kepada 2 (dua) orang dari 308 Pemohon Eksekusi, dan yang aneh dalam petitum gugatannya PT. SMELTING meminta agar Eksekusi terhadap putusan perkara NO. 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadian Negeri Gresik Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk. tanggal 11 Desember 2017 agar ditangguhkan.
Seharusnya PT. SMELTING menggugat 308 eks karyawannya yang berhak mengajukan eksekusi sebagaimana PT. SMELTING mengajukan gugatan dalam perkara Nomor : 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 23 Mei 2018, jadi ini jelas merupakan gugatan asal-asalan yang diajukan sekedar untuk mencari alasan menghambat EKSEKUSI.

Bagaimana mungkin Gugatan terhadap 1 (satu) orang Tergugat dapat menangguhkan permohonan Eksekusi terhadap 308 Pemohon Eksekusi, sementara tiap-tiap Pemohon Eksekusi mempunyai hak yang berbeda-beda.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik sebenarnya tidak mempunyai alasan untuk menunda/mengulur-ulur tahapan pelaksanaan Eksekusi dalam perkara Permohonan Eksekusi Nomor : 1/Eks.PHI/PN.GSK tanggal 21 Desember 2018.

Demikian Kronologi ini kami kami sampaikan sehubungan dengan permasalahan pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara NO: 1/Eks.PHI/PN.Gsk tanggal 21 Desember 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close