Auto Miskin! Menterinya Jokowi Umumkan Upah Minimum 2022 Cuma Naik 1,09%

Jakarta,KSPI- Pandemi COVID-19 membawa berkah bagi Pejabat dan Pengusaha. Bagaimana tidak penduduk kaya dan superkaya termasuk kekayaan pejabat di Indonesia justru meningkat selama pandemi.

Melansir data dari lembaga keuangan Credit Suisse, jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta dollar AS atau lebih di Indonesia mencapai 171.740 orang pada tahun 2020.

Angka tersebut melonjak 61,69 persen year on year (yoy) dari jumlah pada tahun 2019 yang berjumlah 106.215 orang.

Lembaga tersebut juga mencatat, jumlah orang Indonesia sangat kaya atau dengan kekayaan tercatat lebih dari 100 juta dollar AS pada tahun 2020 mencapai 417 orang atau naik 22,29 persen dari tahun sebelumnya.

“Kami melakukan perhitungan dengan pendekatan berbasis regresi untuk 144 negara di dunia. Regresi terpisah dijalankan untuk meneliti aset keuangan serta aset dan kewajiban non-keuangan,” sebut lembaga tersebut dalam laporannya, seperti dilansir Kontan.co.id, Senin (12/7/2021)

Sementara berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021).

Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir,setidaknya 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19.

Sementara kebalikanya, pandemi COVID-19 berpotensi membuat buruh auto miskin. Bagaimana tidak, pada tahun 2021 upah minimum provinsi (UMP) tidak naik dengan dalih kondisi perekonomian nasional yang merosot sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Penderitaan kaum buruh kian bertambah panjang setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan hasil penghitungan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 yang hanya naik sekitar 1%.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, kenaikan UMP 2022 adalah sebesar 1,09%. Kenaikan ini setelah dilakukannya simulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Setelah kami melakukan simulasi, rata-rata kenaikan upah minimum itu adalah 1,09%,” tutur Ida dalam Konferensi Pers secara virtual pada Selasa, (16/11/2021).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sontak menolak penetapan kenaikan upah minimum tahun 2022 versi pemerintah.

KSPI mengklaim upah minimum yang ditetapkan pemerintah Jokowi tersebut lebih rendah jika dibandingkan pada era Orde Baru.

“Pemerintah lebih memberikan proteksi kepada kalangan pengusaha atau pemilik modal dibandingkan memberikan pelindungan kepada kaum pekerja/buruh, atau pegawai,” ujar Ketua KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021).

“Formula kenaikan upah minimum batas bawah dan batas atas tidak dikenal di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden dan DPR RI. Kedua, upah minimum adalah safety net atau jaring pengaman. Dalam Konvensi ILO, upah minimum merupakan jaring pengaman. Saya tidak pernah menemukan satu negara di seluruh dunia istilah batas bawah dan batas atas dalam penetapan upah minimum,” katanya.

Kecaman atas keputusan Menaker tidak hanya datang dari organisasi Serikat Pekerja, buruh yang tedampak langsungpun ikut angkat suara.

“Sejatinya Kementerian Tenaga Kerja dibentuk untuk melindungi pekerja karena pada prinsipnya posisi pekerja lemah, tapi diera sekarang mentri tenaga kerja malah mati-matian membela penguasaha. Sebaiknya di bubarin di ganti dengan nama kementrian pengusaha ” ujar Wido buruh asal Depok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *