Anggota DPR RI Obon Tabroni : Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Memang Sudah Seharusnya Naik

Jakarta,KSPI – Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang diteken pada 29 November 2019 untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Anggota Komisi 9 DPR-RI, Obon Tabroni, menilai hal itu sudah memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

“Saya kira wajar dan memang harus jika pemerintah naikkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Beasiswa untuk anak pekerja,” kata Obon, Kamis (26/12/2019).

Dalam rapat pada November lalu, politisi Gerindra menyampaikan bahwa PP 44 Tahun 2015 harus ada revisi yaitu menaikkan manfaat Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian.

“Karena sejak Tahun 2015 yang saya ketahui belum pernah ada evaluasi serius tentang manfaat program ini. Saya merasa bersyukur jika ada revisi aturan ini,” tuturnya.

Beberapa manfaat dari JKK yakni santunan sementara tidak mampu bekerja, berupa penggantian upah sebesar 100 perse menjadi 12 bulan dari sebelumnya 6 bulan dan penggantian upah untuk seterusnya sebesar 50 persen hingga sembuh.

Sementara kematian akibat kecelakaan kerja, biaya pemakaman naik dari Rp 3 juta, menjadi Rp 10 juta. Selain itu, santunan berkala meninggal dunia dari Rp 6 juta menjadi Rp 12 juta per 24 bulan.

Perubahan bukan hanya untuk kecelakaan kerja, tetapi juga untuk program JKM. Santunan kematian naik dari Rp 16,2 juta menjadi Rp 20 juta. Kedua, Santunan berkala meninggal dunia dari Rp 6 juta untuk 24 bulan, menjadi Rp 12 juta.

Ketiga, biaya pemakaman naik dari Rp 3 juta, menjadi Rp 10 juta. Sehingga total santunan JKM menjadi Rp 42 juta dari sebelumnya Rp 24 juta. Sementara untuk beasiswa juga mengalami perubahan dengan poin-poin yang sama dengan manfaat JKK.

“Sosialisasi atas Revisi Peraturan Pemerintah ini harus dimaksimalkan agar semua Rakyat Pekerja mengetahui dan bisa Merasakan manfaat atas iuran yang selama ini mereka bayar,” katanya.

Ia mengatakan fungsi pengawasan serta edukasi teknis pelaksanaannya juga harus ditingkatkan karena tidak jarang banyak juga pekerja yang belum paham dan tidak mengerti sama sekali tentang program jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini.

“Buruh harus mendapatkan manfaat lebih baik dari iuran BPJS yang mereka bayar karena itu amanah Undang-undang,” tandasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*