Aksi Batalkan Omnibus Law Akan Tetap Ada dan Berlipat Ganda

Jakarta,KSPI – Aksi unjuk rasa mendesak pemerintah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw yang kontroversial terus ada dan berlipat ganda.

Pasca aksi besar-besaran 6-8 Oktober 2020 yang digelar secara serentak diberbagai wilayah di Indonesia oleh elemen buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat lainya. Hari ini aksi serupa kembali digelar diberbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Solo, Ambon, Gorontalo dan lainya.

Sejumlah elemen mahasiswa dari HMI, IMM, dan KAMMI sepakat menolak UU Omnibus Law yang digelar di Balai Kota Solo. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja alias Omnibus Law.

Sementara Aksi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Simpang Lima Talaga, Kota Gorontalo, sempat diwarnai kericuhan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Gorontalo bentrok dan saling lempar dengan aparat Polda Gorontalo.


Aksi mendesak pemerintah membatalkan Omnibus Law juga dilakukan di Bandung, ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Mahasiswa Indonesia Menggugat kembali menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (12/10/2020). Dalam aksinya, para mahasiswa tidak hanya menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja saja tapi juga mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengeluarkan statement penolakan pengesahan tersebut.

Selain di depan Gedung Sate, kelompok mahasiswa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Polrestabes Kota Bandung.Mereka menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak kepolisian atas tindakan represif saat aksi demonstrasi besar-besaran pada 6-8 Oktober 2020.

Demo menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) juga kembali digelar di jalan Sultan Hairun Kota Ambon Maluku, Senin (12/10) siang. Aksi diikuti massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Pattimura, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan Himapel KKT. Massa membawa keranda yang ditempeli foto Ketua DPR Puan Maharani. Massa kemudian menurunkan keranda dan membakar keranda tersebut.

Aksi unjuk rasa mendesak pembatalan Omnibus Law juga dilakukan oleh ratusan buruh yang tergabung dalam KSBSI di Jakarta.

Sedangkan di Jawa Tengah, buruh bernama Ahmad Zainudin melakukan aksi ‘Topo Ngligo’ atau dengan kata lain ‘Bertapa dengan Bertelanjang Dada’. Hal ini dilakukannya sebagai reaksi atas rencana dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan menghimpun masukan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Padahal Omnibus Law itu sendiri masih bermasalah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *